About National Exams and Its Relationship with General Election

(Part 3, Sedikit Banyak tentang Pemilu | END)

Hari ini, kita yang WNI dan sudah 17 tahun ke atas, merayakan pesta demokrasi terbesar di negara kita. Yap, PEMILU. Lebih dari satu juta penduduk Indonesia memilih wakil rakyat yang akan duduk di dewan legislatif. Khusus di DPR ada 560 kursi yang diperebutkan oleh ribuan caleg.

Beruntunglah gue, karena ini adalah Pemilu legislatif pertama gue. Di TPS tadi ada 4 surat suara yang gue coblos. DPR, DPD, DPRD Banten, dan DPRD Kota Tangerang. Khusus untuk DPD, semua calonnya independen alias non-partai. Dan untuk diketahui, Pemilu tahun ini adalah Pemilu ketiga selama masa reformasi. Ada 12 partai dan 3 partai lokal Aceh yang ikut sebagai peserta.

Sedikit yang pengen gue kritisi adalah soal mekanisme atau lebih tepatnya sih prosesnya di tempatnya langsung. Mulai dari alat-alat yang digunakan deh. Umumnya sih udah bagus, satu yang gue heran yaitu kotak surat suaranya terbuat dari kardus. Lu tau sendiri kan, dana Pemilu (atau event yang dibuat negara) itu berasal dari APBN dan memakan biaya yang besar. Ya masa, buat kotak surat suara aja pake yang kardus??

Pembukaan TPS kan jam 7 ya? Tapi untuk masalah persiapan logistik, -buka segel kotak surat suara, sumpah KPPS dan hal-hal teknis lainnya,- masih dilakukan setelah jam 7. Gue dan keluarga dateng jam 7 dan ini ngaret sampe jam 8~~

Ya untuk Pemilu legislatif pertama gue, ini berkesan koq. Dan sampai gue nulis ini, pkl. 20.28, gue rasa tahun ini Pemilu berjalan lancar dan sukses!! *like* Dan congrats buat partai yang menang quick count! Tapi jangan senang dulu, hasil resmi kan dari KPU... :p

Back to the topic, UN tinggal sebentar lagi. Gue capslock, SEBENTAR LAGI. Apa yang ingin gue sampaikan bahwa tahun ini UN spesial karena berdekatan harinya dengan Pemilu. Gue khawatir, akan ada kecurangan-kecurangan berbau politik menjelang detik-detik UN. Semoga sih gak ada.

Di postingan terakhir untuk judul ini, gue pengen ngasih tau “manfaat” UN dari sisi pemerintah saat ini. Menurut mereka, UN dilaksanakan dengan tujuan, menjadi acuan untuk kelulusan siswa, sebagai syarat masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi plus sebagai sarana perencanaan pembangunan pendidikan di daerah ke depannya.

Oke, untuk yang pertama dan kedua kayaknya udah gue jelaskan di postingan sebelumnya. Untuk yang ketiga ini gue rasa tanpa UN pun bisa dilakukan. Ya, pasti bisa! Gini, pemerintah bisa melakukannya dengan membangun SDM-nya dulu, dalam hal ini gurunya. Guru bisa dipersiapkan agar mendidik bukan hanya dengan akal tapi juga dalam akhlaknya. #aseek. Lalu dari gedungnya dulu deh. Pemerintah bisa mengalokasikan dana UN untuk pembangunan sekolah di daerah dulu. Kalo dana UN itu gak dimanfaatkan dengan baik, ya gitu deh, bakalan ada penyimpangan (baca:KORUPSI).

Well, this is my view about National Exams. Bukan untuk menyalahkan, tapi sebagai bahan refleksi buat kita semua. Semoga pemimpin-pemimpin yang akan terpilih, bisa membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat~

YES, WE CAN!!

Ralat: EBTANAS hanya ada di jenjang akhir sekolah (kelas 3 SMP  dan 3 SMA), bukan di setiap tingkat kelas. Mohon maaf atas kekeliruannya. *gaya bicara Jeremy Tetty yg menang Panasonic*